Categories: VIRAL

Pj Gubernur Aceh Wakilkan Mendagri Dalam Pengambilan Sumpah DPRA

&NewLine;Banda Aceh &&num;8211&semi; Pj Gubernur Aceh Safrizal Za, wakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Paripurna pengambilan sumpah DPRA periode 2024-2029&period; Dalam kata sambutannya, Mendagri yang diwakilkan oleh Pj Gubernur Aceh menekankan bahwa aspirasi rakyat harus menjadi prioritas utama anggota DPR daerah&period;&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;Pj Gubernur Aceh Safrizal Za mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat Paripurna pengambilan sumpah DPRA periode 2024-2029&period; Safrizal tampak membacakan kata sambutan Mendagri dalam acara pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Gedung Utama DPRA Senin pagi tadi&period; Dalam kata sambutannya, Mendagri yang diwakilkan oleh Pj Gubernur Aceh menekankan bahwa aspirasi rakyat harus menjadi prioritas utama anggota DPR daerah&period; DPRD yang dipilih langsung oleh masyarakat sudah seharusnya menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama diatas kepentingan pribadi ataupun suata kelompok&period; Dalam sambutannya ia menjelaskan terdapat dua fungsi utama DPRD, fungsi anggara dan fungsi pengawasan&period; Mendagri Tito Karnavian melalui Pj Gub Aceh Safrizal Za menyebutkan bahwa alokasi anggaran harus berpedomankan pada kesejahteraan masyarakat yang merata, agar seluruh lapisan masyarakat merasakan bahwa DPRD mendengar aspirasi mereka&period;&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Perda instansi DPRD harus mnjadikan layanan publik menjadi prioritas utama membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya menciptakan iklim investasi yang baik sehingga kemakmuran rakyat semakin cepat bisa diperoleh, kemudian fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat,” Ujar Safrizal Za Pj Gubernur Aceh&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;Sementara untuk fungsi pengawasan, yakni pengawasan yang dilakukan secara berkala dan proporsional, sehingga DPRD yang menjadi mitra kepala daerah ataupun badan eksekutif dapat bekerja dengan mengontrol satu sama lain atau check and balances&period; (Khalid)&NewLine;